Metrotvnews.com, Jakarta: Uji coba pengaturan lalu lintas melalui nomor polisi (nopol) ganjil dan genap saat berlangsungnya SEA Games XXVI Jakarta terancam batal dilaksanakan. Hingga saat ini, kebijakan itu belum juga disetujui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S. Rajab. "Belum ada kata setuju dari polda," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Selasa (27/9). Penerapan kebijakan nopol ganjil genap merupakan bagian upaya Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mengurangi kemacetan saat berlangsungnya SEA Games XXVI yang akan berlangsung November mendatang. Mengingat tamu negara dari berbagai negara Asia Tenggara akan mendatangi Jakarta. Awalnya ruas jalan yang akan diterapkan sistem ganjil genap meliputi jalur yang saat ini diberlakukan 3 in 1 antara lain Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, Pintu Besar Utara, Hayam Wuruk, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai persimpangan Jalan HR Rasuna Said ditambah kawasan Kuningan. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
Sistem ini akan akan diberlakukan pada pagi dan sore hari. Yakni pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan pukul 16.30 hingga pukul 19.30. Sebelumnya kebijakan tersebut diprediksi akan mampu mengurangi kepadatan kendaraan hingga 50%. Terutama di ruas jalan three ini one (3 in 1) dan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut Pristono sesuai permintaan Kapolda bulan lalu, kebijakan ini diminta untuk dikaji lebih dalam. Terutama dampak sosial yang menyangkut penerimaan masyarakat terhadap aturan ini. "Memang sebelum program besar dijalan, berbagai hal harus disiapkan. Karenanya kita berencana menggelar pooling terhandap masyarakat," jelasnya. Saat ini, Pristono mengatakan pihaknya sedang membahas alternatif jika kebijakan ganjil genap tidak jadi diberlakukan. "Bisa saja kita berlakukan buka tutup kendaraan pada waktu tertentu." Kepala Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor menyesalkan belum jelasnya penerapan ujicoba ganjil genap. Menurut Tigor, Pemprov seharusnya berani mengambil inisiatif dan tidak perlu menunggu Polda Metro Jaya. "Molor atau batalnya kebijakan tersebut merupakan bukti Pemprov dan Polda tidak konsisten. Pemprov jalan saja dulu, ini kan baru uji coba, jangan takut," tegasnya.(MI/ICH)