Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan partai politik perlu melakukan reformasi karena saat ini belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik. "Sampai dengan saat ini, partai-partai politik belum mampu mengemban atau gagal menjalankan fungsinya dengan benar. Untuk itu perlu adanya reformasi di tubuh partai politik," katanya di Jakarta, Kamis.

Ia mencontohkan, rekrutmen kepemimpinan menjadi kepala daerah seringkali tidak berdasarkan kemampuan, namun hanya popularitas atau kemampuan finansial seseorang.

"Jadi parpol hanya dijadikan cap untuk seseorang maju dalam pilkada, tetapi bukan kader yang memang dipersiapkan menjadi pemimpin," katanya.

Selain itu, menurut dia, Parpol juga seringkali menjadi ajang mengembangkan feodalisme dalam politik. "Entah itu istrinya sendiri, anak-anaknya, keluarganya, semua dimasukan tanpa melihat kemampuan dan kapasitas orang itu," katanya.

Once you begin to move beyond basic background information, you begin to realize that there's more to mobil keluarga ideal terbaik indonesia than you may have first thought.

Budaya ini, menurut dia, kemudian menghambat meritrokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan dan diupayakan oleh berbagai pihak.

Ia juga menilai, partai politik seringkali hanya beroperasi untuk meraih suara lima tahun sekali, namun kurang mampu menjalankan peran sebagai agregasi kepentingan, menampung aspirasi publik untuk kemudian disuarakan di parlemen.

Untuk itu, ia menilai agenda reformasi dari partai politik sangat penting guna menjamin masa depan negara dan demokrasi di Indonesia.

"Hanya dengan reformasi partai politik itu kita bisa menghindarkan para pemimpin yang hanya berbekal uang dan popularitas tanpa karakter dan visi yang kuat membangun bangsa," katanya. (M041/U002/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com